Diawal tahun 2022, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat yang digelar secara langsung dan virtual, Kamis (06/01) pagi tadi.

Digelar di ruang serba guna kantor Bupati Kukar, ada 4 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik, yakni Wiyono sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Totok Heru Subroto dengan jabatan sebagai Asisten Administrasi Umum.

Kemudian Heldiansyah menjabat Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), serta Slamet Hadiraharjo dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Pariwisata.

Sementara untuk jabatan Administartor diantaranya Abdulullah Panusu (Sekretaris Dinas Pariwisata), Arfan Boma (Sekretaris Disperindag), Suhada (Sekretaris BKPSDM), Surya Agus (Sekretaris Dinas Pertanahan), Hendra Ciptadi (Sekretaris Kesbangpol).

Selanjutnya Ahmad Marsini (Sekretaris BPKAD), Aji Muhammad Decky Ismail (Sekretaris Dinas Sosial) serta Fadli (Sekretaris Dinas kelautan dan Perikanan).

Berikutnya, Muhammad Reza (Kabag Sumber Daya Alam), Aji Hendrete Nadia Noraini (Kabag Perencanaan Keuangan), dan Thaufik Zulfian Noor (Kabag Ortal).

Ada 3 jabatan Camat turut dirotasi, Camat Tenggarong dijabat oleh Sukono, Camat Muara Kaman Barliah dan Camat Muara Wis Fadli Annur. Selain pejabat Administrator, beberapa pejabat Pengawas dari tingkat Kecamatan hingga Kelurahan turut dilantik dalam mutasi kali ini.

"Rotasi, mutasi dan promosi ini adalah bagian dari dinamika kebutuhan organisasi pemerintah dan juga bagian pembinaan bagaimana karir ASN di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara bisa berproses dan berjalan dengan baik," ujar Bupati Kukar Edi Damansyah.

Dalam pelantikan yang dihadiri Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin, Sekda Sunggono, serta unsur Forkopimda ini, ia menyampaikan sejumlah pesan.

"Saya tegaskan jangan berfikir macam-macam, yang dirotasi, dimutasi, apalagi promosi harusnya bersyukur," cetusnya.

Orang nomor satu di Kukar ini mengungkapkan, dirinya banyak menerima pesan melalui SMS dan Whatsapp terkait adanya kekhawatiran pembubaran sejumlah OPD.

"Jadi belum ada pembubaran dinas-dinas, bekerja saja dan laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kami terus memperbaiki manajemen ASN Pemkab Kukar. Memang tidak gampang mengelola birokrasi tetapi aturan mainnya sudah jelas," tegas Edi.

Pekan lalu juga dilaksanakan penyetaraan jabatan dari struktural ke fungsional yang merupakan kebijakan secara nasional untuk diimplementasikan di lingkungan Pemkab Kukar. Terkait itu, dia mengingatkan akan ada proses evaluasi dalam 6 bulan kedepan untuk melihat penyesuaian budaya kerja.

"Saya berharap kepada pejabat pimpinan tinggi pratama di unit masing-masing lakukan evaluasi internal di dinas/instansinya untuk melihat sejauh mana efektifitas kinerja, perubahan capaian kinerja, yang tadinya dikerjakan oleh pejabat struktural, tetapi dengan kebijakan bergeser ke jabatan fungsional," tandasnya. (end)