Jakarta - Wacana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dibahas oleh Komite I DPD RI bersama  Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN dan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR pada Rapat Dengar Pendapat (RDP), di ruang rapat Sriwijaya, Gedung DPD RI, Senayan, Senin (22/11/2021) kemarin.

Dalam siaran pers yang diterima media ini, Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi,  mengatakan, pembangunan dan pengelolaan IKN yang sedianya bertujuan untuk mewujudkan kota yang ideal, dapat menjadi acuan (role model) bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia bahkan dunia, sehingga memerlukan pertimbangan secara ekonomis, sosiologis maupun ekologis.

Selain itu, pertimbangan aspek teknis kesiapan lahan dan kesiapan konstruksi tidak kalah pentingnya. Pada aspek ini diperlukan pembiayaan yang sangat besar serta waktu yang cukup lama.

”Secara teknis pembangunan Ibu Kota Negara memerlukan penataan ruang dan kewilayahan yang matang. Pemerintah perlu meninjau kembali rencana pemindahan Ibukota Negara ini, untuk mewujudkan itu semua bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana. Pasti ada tantangan yang dihadapi dan memerlukan sumber daya yang luar biasa besar terutama dari segi pembiayaan” kata Facrul.

Sementara itu, Dirjen Tata Ruang-Kementerian ATR/BPN menyampaikan. saat ini Kementerian ATR/BPN masih terus menyiapkan berbagai perencanaan strategis IKN yang dibutuhkan.

”Oleh karena itu kami sangat mengharapkan dukungan dan masukan dari lembaga manapun termasuk DPD RI,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Dirjen Karya Cipta Kementerian PUPR, fokus pembangunan IKN pada rencana Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sehingga skala prioritas tersebut bisa dipertimbangkan oleh berbagai pihak untuk mempercepat pembangunan dengan sebaik mungkin.

“Ibukota Negara baru sendiri akan melewati berbagai tahapan dan rancangan pembangunan yang panjang, tetapi dalam waktu dekat ini IKN sendiri akan berfokus kepada pembangunan KIPP,” ucapnya. (**)