Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), selaku operator Wilayah Kerja (WK) Mahakam dengan dukungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) selaku induk perusahaan, mendapatkan apresiasi dari Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) atas pelaksanaan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Hutan Produksi Tetap Kendilo, di Desa Suweto dan Desa Saing Prupuk, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.

Apresiasi tersebut diungkapkan Wakil Menteri LHK,Alue Dohong, dalam acara webinar bertajuk Rehabilitasi DAS untuk Pemulihan Lingkungan dan Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19, yang diselenggarakan Kementerian LHK bersama SKK Migas dan PHM, di Jakarta, Senin(14/09). 

Dalam sambutannya, Wakil Menteri LHK, Alue Dohong memuji pelaksanaan program Rehabilitasi DAS yang dilaksanakan SKK Migas-PHM. “Rehabilitasi DAS di Kendilo oleh pihak pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau IPPKH ini menjadi sangat penting, mengingat DAS Kendilo merupakan satu dari 12 DAS kritis di Indonesia sehingga memerlukan upaya perbaikan lingkungan untuk mengembalikan cadangan air guna memulihkan ekosistem di DAS tersebut,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Kepala SKK Migas, Fatar Yani Abdurrahman, mengatakan bahwa rehabilitasi DAS merupakan program SKK Migas dan KKKS pemegang IPPKH, sebagai salah satu pemenuhan kewajiban yang diamanatkan dalam izin tersebut. “SKK Migas bersama 12 KKKS saat ini melaksanakan Rehabilitasi DAS seluas ±6.034,18 hektare, dan yang dikerjakan oleh PHM ini mencakup 35% dari luas areal yang menjadi kewajiban para KKKS tersebut,” kata Fatar Yani Abdurrahman.

SKK Migas–PHM melakukan kegiatan rehabilitasi DAS ini sejak Desember 2018 di kawasan Hutan Produksi Tetap Kendilo di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, tepatnya di Desa Suweto (Kecamatan Muara Samu) dan Desa Saing Prupuk (Kecamatan Batu Enggau) seluas 2.189 hektare. Sampai dengan 10 September 2020, luas kawasan yang telah ditanami mencapai 708 hektare dan target penanaman tahun ini akan diselesaikan seluas 1.539 hektare. Serah terima tanaman kepada pemerintah akan dilakukan secara bertahap, dimana penyerahan pertama direncanakan pada tahun 2021 seluas 226 hektare.

“PHM menerapkan strategi yang dinamakan PIRAMIDA TINGGI (singkatan dari: Pemberdayaan Masyarakat untuk Melestarikan Hutan demi Ketahanan Energi), yang merupakan sinergi-kolaborasi-integrasi antara para pemangku kepentingan utama dalamprogram ini. Strategi ini selaras dengan Program Nawacita dari Presiden Joko Widodo butir 6 dan 7, guna meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta pemberdayaan masyarakat untuk melestarikan hutan dunia,” kata PTH Direktur PHM, Danar Dojoadhi.

Strategi ini melibatkan tiga elemen yaitu: Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kendilo, selaku pemangku kawasan Hutan Kendilo sebagai representatif dari Pemerintah; Kelompok Tani Hutan (KTH), yang telah bermitra dalam kerangka Perhutanan Sosial dengan KPHP Kendilo, sebagai representatif dari masyarakat; dan PHM sebagai unit manajemen. Strategi yang diterapkan terbukti meningkatkan efisiensi anggaran penanaman sebesar 69,64%, bila dibandingkan dengan pengerjaan oleh pihak ketiga.

Melalui strategi ini, PHM juga telah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat khususnya KTH, sehingga menjadi modal berharga untuk mendukung program-program produktif KTH seperti agro-forestry, hutan energi dan jasa lingkungan. Di samping itu, jenis tumbuhan yang ditanam berkategori spesies tanaman multi guna, seperti durian, nangka, cempedak, petai, jengkol dsb. Jumlah tumbuhan yang ditanam mencapai 1,1 juta bibit, yang menjadi investasi besar dan dapat dimanfaatkan langsung oleh KTH dan masyarakat nantinya. 

Dalam pemantauan kegiatan, PHM juga telah mengembangkan inovasi teknologi berbasis digital berupa aplikasi PARIDA (singkatan dari Penanaman Rehabilitasi DAS), yang dioperasikan oleh KTH, sehingga dapat diklaim merupakan kontribusi kepada Revolusi Industri 4.0 dan juga Society 5.0.

Melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan, kegiatan penanaman ini menjadi program yang melebihi kepatuhan (beyond compliance), karena mampu berkontribusi pada United Nation Sustainable Development Goal 2030, yaitu: peningkatan pendapatan masyarakat sebesar 44%; keterlibatan perempuan yang mencapai 62,79%; penyelamatan cadangan air; penambahan aset KTH hingga Rp550 juta; dan penyerapan emisi karbon (CO2) 223.981 ton/tahun. 

SKK Migas dan PHM berharap sinergi yang sudah terjalin akan terus meningkat dan kegiatan hulu minyak dan gas bumi dapat memberikan kontribusi bagi pemulihan DAS. Sekali lagi, kontribusi ini merupakan komitmen SKK Migas dan PHM dalam mendukung upaya pemeliharaan lingkungan dan peningkatan perekonomian nasional terutama yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (*)