Pilkada serentak akan digelar pada 27 Juni 2018 mendatang di 171 daerah yang meliputi 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota, termasuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim).

Terkait hal itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar menggelar Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2018 di Ballroom Hotel Grand Fatma, Rabu (28/03) pagi.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Chairil Anwar saat membacakan sambutan tertulis Sekda Kukar H Marli, mengatakan, salah satu yang menjadi sorotan utama dalam Pilkada kali ini adalah keikutsertaan ASN.

"Keterlibatan ASN dalam Pilkada harus memperhatikan norma-normanya sebagai abdi negara, jangan sampai hal tersebut melanggar netralitasnya sebagai ASN," ucapnya.

Untuk menjaga netralitas ASN dalam Pilkada, lanjutnya, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) mengeluarkan surat edaran Nomor B/71/.SM.00.00.2017 Tentang Pelaksanaan Netralitas, Penegakan Disiplin, dan Sanksi bagi ASN pada penyelenggaran Pilkada serentak 2018.

"Berdasarkan hal tersebut, saya mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada dan tidak menggunakan aset pemerintah dalam pelaksanaan kampanye," ujar Chairil.

Ia menegaskan, bagi ASN yang tidak mentaati ketentuan dan melakukan pelanggaran larangan terhadap netralitas akan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain netralitas, kata Chairil, Kementrian Dalam Negeri juga meminta peran pemerintah daerah lebih optimal lagi untuk meningkatkan partisipasi pada Pilkada serentak 2018. "Target KPU tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada dipatok sebesar 77,5 persen," bebernya.

Karena itu, sambung Chairil, sangat diharapkan peran pemerintah daerah untuk ikut melakukan sosialisasi yang masif dalam rangka meningkatkan angka partisipasi masyarakat.

"Suksesnya penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim agar berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat dan partisipatif, diperlukan dukungan segenap pihak terutama partisipasi ASN serta masyarakat luas," harapnya.

Selain Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Chairil Anwar, sosialisasi ini juga disampaikan oleh Ketua KPU Kukar Junaidi, Sekretaris Badan Kesbangpol Rinda Desianti, serta anggota Panwaslu Muhammad Yudi. (end)