Turut hadir Asisten III H Suriansyah HM, Kepala Dinas Kesehatan drg.Koentijo Wibdarminto, Kepala Unit Pemasaran BPJS Kesehatan Cabang Utama Samarinda Arbayah Ropika, Kepala Kantor Layanan Operasional BPJS Kukar Leily Jumiati, para camat serta Badan Usaha yang beroperasi di Kukar.

Dalam sambutan Bupati Kukar Rita Widyasari yang dibacakan Sukhrawardy, semua perusahaan yang beroperasi di wilayah Kukar dihimbau membantu masyarakat tidak mampu untuk membayarkan iuran BPJS Kesehatan melalui CSR.

“Saya berharap agar sebagian dana CSR yang dikelola oleh perusahaan dapat dipergunakan untuk menanggung iuran pembayaran jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan, terutama bagi keluarga tidak mampu yang berada disekitar wilayah kerja badan usaha,” ujarnya.

Hal tersebut, kata Sukhrawardy, dapat menjadi solusi terkait permasalahan pembiayaan kesehatan. Selain kewajiban badan usaha untuk menanggung jaminan kesehatan pada pekerja dan keluarganya, juga diharapkan dapat memperluas area cakupan kepada warga sekitar yang kurang mampu.

“Saya menyambut baik atas gagasan ini sebagai bentuk kepedulian badan usaha kepada warga tidak mampu di sekitar wilayah operasinya,” ucapnya.

Diharapkan pada pertemuan ini akan tercapai kesamaan persepsi dan kesepakatan mengenai gagasan dan pada akhirnya badan usaha dapat berperan serta dalam upaya pencapaian Universal Coverage BPJS Kesehatan.

“Saya juga mengapresiasi atas kinerja BPJS Kesehatan yang secara konsisten terus menjalankan tugasnya dan Pemkab Kukar terus mendukung serta menfasilitasi dalam upaya memperluas cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan,” tutur Sukhrawardy

Kepala Unit Pemasaran BPJS Kesehatan Cabang Utama Samarinda Arbayah Ropika pun berterimakasih atas dukungan Pemkab Kukar. 

Meski demikian, sambungnya, kepesertaan BPJS Kesehatan sampai saat ini belum mencapai target Universal Coverage yang diharapkan, sehingga salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong badan usaha untuk berpartisipasi dalam program BPJS Kesehatan Nasional.

“BPJS Kesehatan terus mendorong kepesertaan dengan prinsip kegotongroyongan, peserta yang mampu membantu peserta tidak mampu, sehingga akan tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” imbuhnya. (adv/kominfo/k2n)