Mereka menyoroti berbagai dampak kondisi defisit seperti dirumahkannya ratusan Tenaga Harian Lepas (THL). Adanya kebijakan Pemerintah daerah yang merampingkan Dinas/Badan di Kukar. Pemangkasan program-program yang ada di setiap SKPD. Serta hutang Pemkab Kukar yang berjumlah Rp 500 miliar lebih dan belum dibayarkan kepada kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaannya. 

"Jauh-jauh hari para akademisi, mahasiswa, dan seluruh komponen masyarakat memberi masukan agar Kukar memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD,red). Jadi tidak tergantung pada dana perimbangan saja," ujar salah satu mahasiswa saat menyampaikan orasi.

Menanggapi aksi ini, Ketua Bappeda Kukar Totok Heru Subroto, mengatakan, Anggaran merupakan bagian dari pelaksanaan perencanaan, sehingga ketika proses anggaran ini terganggu, maka perencanaan dan pelaksanaannya akan terganggu juga hingga menyebabkan defisit.

"Jadi sebetulnya perencanaan anggaran yang sudah kita tetapkan di tahun 2015 pada saat triwulan empat di akhir tahun anggaran, seharusnya kita mendapatkan dana 1,1 Triliyun dan masuk ke dalam APBD Kukar berdasarkan Perpres, Permen, dan keputusan Menteri Keuangan," bebernya.

Namun di saat-saat terakhir, sambungnya, ada Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan yang memutuskan tidak ada dana transfer ke daerah di seluruh Indonesia, termasuk Kukar, Samarinda, dan Balikpapan, sehingga seluruh daerah harus ikut merasakan dampaknya.

"Ini adalah karena asumsi APBN yang didasarkan pada harga minyak dunia yang harganya 50 dolar per barel, dan ternyata pada akhir Desember 2015 turun hingga dibawah 30 dolar per barel. Sehingga penerimaan negara jauh turun sama sekali dan diputuskanlah oleh Kementrian Keuangan tidak ada dana transfer ke daerah yang menyebabkan target APBN anjlok," ungkap Totok.

Sampai sekarang lanjutnya lagi, harga minyak masih berada dikisaran US$ 30-35 per barel, sedangkan asusmsi APBN adalah sebesar US$ 50. Jika masih dibawah US$ 50 maka penerimaan negara akan berkurang. 

"Kita akan rapatkan kembali dengan seluruh SKPD dan pimpinan untuk mengambil kebijakan menghadapi gejolak harga minyak yang pada 2016 ini tidak akan memenuhi target anggaran. Sehingga jangan sampai terulang lagi peristiwa defisit seperti tahun 2015," ujarnya.

Usai mendengarkan penjelasan tersebut, Puluhan mahasiswa yang dikawal sejumlah personil kepolisian dari Polres Kukar kemudian meminta dilakukan hearing. Permintaan ini disetujui oleh Ketua Bappeda dan dilakukan diruang pertemuan lantai dua yang berlangsung lebih dari 90 menit. (end)