Meski mengalami penundaan akibat rambu-rambu jalan belum seluruhnya terpasang, namun dipastikan soft opening jembatan Kartanegara akan dilaksanakan pada hari Selasa (08/12) siang. Foto: Endi

Soft Opening jembatan Kartanegara batal dilaksanakan hari ini, Penundaan terjadi karena rambu-rambu jalan yang dipesan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar terlambat datang. Meski demikian masyarakat dipastikan akan segera bisa melintasi jembatan tersebut pada Selasa (08/12) besok, pukul 14.00 WITA. 

"Penundaan soft opening ini karena rambu-rambu lalu lintas untuk jembatan terlambat datang dan baru tiba hari ini dan akan langsung dipasang," ujar Kabag Humas dan Protokol Setkab Kutai Kartanegara (Kukar) Dafip Haryanto.

Dikatakan Dafip, Soft Opening Pemanfaatan Jembatan kepada masyarakat umum rencananya akan diawali konvoi oleh Jajaran FKPD, Kepala instansi dilingungan Pemkab Kukar, tokoh adat dan tokoh masyarakat, Pasukan Patwal Polres, Patmor Satpol PP, Patwal Disbub, serta Perkumpulan Motor Wilayah Tenggarong.

Terkait dengan akan dibukanya jembatan tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jembatan Kartanegara, Budi Harsono mengungkapkan, hasil rekomendasi Komite Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) pasca pelaksanaan loading test atau uji beban jembatan Kartanegara pada Senin (30/11) lalu, menunjukkan kinerja jembatan yang terpantau setelah diberi beban 20 unit Dump Truck dengan kapasitas beban total 25 ton atau ekivalen dengan beban 500 ton, ternyata bentuk chamber atau lantai jembatan masih positif. 

"Hal ini menunjukkan hasil pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang telah dilaksanakan dan segera dapat dilakukan soft opening untuk lalu lintas," terangnya. Namun ia mengingatkan, yang perlu diperhatikan saat jembatan telah dibuka untuk umum, seluruh kendaraan dan pejalan kaki tidak diijinkan berhenti diatasnya.

Budi menambahkan, Untuk pembukaan secara resmi akan dilaksanakan setelah hasil pengujian (Live Load Test) secara formal dilaporkan oleh Komite Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan yang akan merekomendasikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk operasional secara penuh dalam waktu dekat. (end)