Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kutai Kartanegara diminta bekerjasama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN), untuk segera menangani persoalan listrik serta menegur Perusahaan Migas Total E&P yang tidak maksimal dalam mendistribusikan gas ke PLTU Senipah.

PLN juga diminta lebih aktif dalam mensosialisasikan jadwal pemadaman listrik ke masyarakat karena padamnya listrik berdampak pada perekonomian warga selaku pengguna listrik. Setidaknya inilah rekomendasi yang disampaikan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tenggarong, saat menggelar aksi unjuk rasa, Senin (02/11) siang.

Menanggapi tuntutan tersebut, Manajer PLN Rayon Tenggarong, Tri Hari Lukito, mengatakan, Kondisi sistem kelistrikan yang berada di wilayah Kalimantan Timur, khususnya di Balikpapan, Samarinda, Tenggarong dan Bontang saat ini tengah mengalami defisit, hingga mengakibatkan pemadaman bergilir di kota-kota tersebut.

"Intinya permasalahan defisit terjadi karena gangguan pembangkit, keluarnya sistem PLTG Senipah dan juga Samboja kurang lebih 80 Mega Watt. Selain itu, Permasalahan yang terjadi di PLTG Senipah juga diakibatkan karena kurangnya pasokan gas dari PT Total E&P," ungkapnya

Pemadaman bergilir yang terjadi hampir setiap hari selama beberapa minggu terakhir, menurut Lukito bukan karena faktor kesengajaan, namun karena masalah teknis, dari sisi pembangkit terkadang ada masa pemeliharaan dan juga ada kalanya mengalami gangguan.

Terkait sampai kapan pemadaman listrik akan terus berlangsung, Ia mengatakan, jika hal tersebut bukan wewenangnya namun berada di sistem pengaturan beban, jika kondisi defisit masih terjadi, maka PLN harus memadamkan listrik di sebagian wilayah untuk menjaga sistem agar tidak terjadi black out atau pemadaman total yang justru akan berlangsung cukup lama.

Meski demikian, Lukito berharap satu minggu kedepan listrik sudah kembali normal. "Saat ini unit 2 di PLTG Senipah sudah mulai beroperasi tetapi belum maksimum," tambahnya. 

Sementara itu Ketua HMI Cabang Tenggarong, La Ode Ali Imran, meminta ada tindakan serius dari pihak PLN terkait keterlambatan pasokan gas ke PLTG Senipah, sehingga pemadaman listrik tidak terjadi karena akan merugikan masyarakat.

"Yang ditimbulkan dari persoalan ini adalah kerugian negara, karena saya yakin pemasukan dari PLN itu akan berkurang, artinya kita butuh keseriusan dan komitmen dari pihak PLN untuk menindak lanjuti," ujarnya.

Setelah sebelumnya menggelar aksi di gedung KNP Kukar, Para pengunjuk rasa yang dikawal pihak keamanan dari Polres Kukar ini kemudian membubarkan diri dengan tertib, mereka selanjutnya bergerak menuju gedung DPRD dan kantor Bupati Kukar untuk menyuarakan berbagai tuntutan. (end)