Deklarasi GRK2D di Monumen Pancasila Tenggarong dihadiri ribuan massa dari berbagai elemen Foto: Humas Kukar

Deklarasi Gerakan Rakyat Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Daerah (GRK2D), berlangsung di Monumen Pancasila Tenggarong, Senin (11/05). Ribuan massa dari berbagai elemen yang ada di Kukar bersama-sama menyuarakan tuntutan keadilan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah pusat, Deklarasi ini ditandai dengan dukungan berupa tanda tangan yang dibubuhkan diatas kain panjang berwarna merah.

Dalam orasinya, Ketua GRK2D Muhammad Suria Irfani, yang didampingi Sekretaris Chairul Anam dan Bendahara Efri Novianto, mengajak seluruh komponen masyarakat di Kukar ikut bergabung dan memberikan sumbangsih pemikiran, gerakan serta kontribusi lainnya. 

Ia menyatakan, Kalimantan Timur, Khususnya Kutai Kartanegara merupakan salah satu tulang punggung pendapatan negara,"Lebih dari 120 triliyun PDB setiap tahunnya disetorkan ke pemerintah pusat sebagai sumbangsih daerah kepada negara, namun sampai saat ini masyarakat kita masih merasakan bahwa pembangunan masih jauh dari kata adil," tegas pemuda yang akrab disapa Ifan ini.

Kukar menurut Ifan hanya mendapatkan DBH sebesar 6,2 persen dari hasil minyak bumi, dan 12,2 persen dari gas bumi, setelah dipotong berbagai pajak dan pengeluaran lainnya. Atas dasar inilah GRK2D menyuarakan tuntutan kepada pemerintah pusat sekaligus meminta agar UU No 33 Tahun 2004 dirubah, sehingga lebih berpihak kepada daerah penghasil sumber daya alam.

GRK2D juga mengecam eksploitasi yang terus menerus sehingga sumber daya alam terus berkurang, dan berakibat pada kerusakan lingkungan. Gerakan ini menganggap pemerintah pusat tutup mata akan bahaya bencana alam, ekologi dan bencana sosial yang mengancam masa depan masyarakat, termasuk kecilnya perhatian terhadap kebutuhan infrastruktur pembangunan yang masih jauh tertinggal dibanding daerah lain di Indonesia.

Usai deklarasi, GRK2D melakukan aksi damai di kantor DPRD Kukar, di lembaga wakil rakyat ini seluruh aspirasi yang disampaikan mendapat dukungan penuh dari Ketua DPRD Salehuddin SSos Sfil, serta Bupati Kukar Rita Widyasari. (ekn)