TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di kawasan Tangga Arung Square, Tenggarong, Kamis (12/11/2026) pagi.

Upacara yang dimulai pukul 07.30 WITA tersebut dipimpin langsung Bupati Kutai Kartanegara, dr Aulia Rahman Basri, selaku inspektur upacara. Turut hadir Sekretaris Daerah Kukar Sunggono, unsur Forkopimda Kukar, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pegawai rumah sakit se-Kabupaten Kukar, jajaran purnabakti, serta pegawai puskesmas se-Kecamatan Tenggarong.

Dalam amanat Menteri Kesehatan yang dibacakannya, Bupati menyampaikan bahwa saat ini Indonesia tengah melakukan transformasi mendasar di bidang kesehatan. Perubahan tersebut mengarah pada sistem pelayanan yang tidak hanya menunggu masyarakat jatuh sakit, tetapi lebih aktif menjaga agar masyarakat tetap sehat melalui upaya pencegahan.

Salah satu wujud transformasi tersebut adalah program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hingga 1 November 2026, lebih dari 114 juta penduduk Indonesia telah menjalani pemeriksaan kesehatan sepanjang tahun ini. Bahkan, layanan CKG telah tersedia di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Selain itu, pemerintah terus mendorong pencegahan penyakit kronis melalui perubahan pola hidup, termasuk mengurangi konsumsi gula berlebih. Inovasi Nutri-Level menjadi salah satu upaya untuk membantu masyarakat mengenali kandungan gizi dan memilih minuman yang lebih sehat.

Hingga 1 November 2026, sebanyak delapan merek minuman siap saji telah mencantumkan label Nutri-Level pada kemasan maupun platform pesan-antar. Pemerintah juga menyediakan Kalkulator Nutri-Level secara gratis bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam amanat tersebut, Menteri Kesehatan juga menyoroti pentingnya penanganan Tuberkulosis (TB). Setiap hari, sekitar 3.000 masyarakat Indonesia jatuh sakit akibat penyakit tersebut, bahkan sebagian di antaranya belum menyadari telah terinfeksi.

Karena itu, pemerintah mengubah pendekatan penanganan TB dengan lebih aktif menemukan kasus di tengah masyarakat, bukan sekadar menunggu pasien datang ke fasilitas kesehatan.

Hasilnya, sepanjang tahun ini lebih dari 700 ribu kasus TB berhasil terdeteksi dan 90 persen di antaranya telah memulai pengobatan. Meski demikian, upaya tersebut harus terus diperkuat untuk mencapai target Indonesia Bebas TB pada 2030.

Menteri Kesehatan juga menegaskan bahwa pencegahan penyakit harus didukung dengan ketersediaan layanan kesehatan yang dekat, lengkap, serta mudah dijangkau masyarakat. Dengan demikian, masyarakat yang terdeteksi mengalami gangguan kesehatan dapat segera memperoleh penanganan yang tepat.

Lebih jauh, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya diukur dari banyaknya fasilitas kesehatan yang dibangun, tenaga medis yang disiapkan, maupun masyarakat yang menjalani pemeriksaan. Namun, yang terpenting adalah semakin banyak masyarakat Indonesia mampu hidup sehat, produktif, dan berkualitas.

Hal tersebut sejalan dengan semangat Sehat untuk Semua, yakni setiap anak memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal, setiap orang dewasa dapat berkarya tanpa dibayangi penyakit, serta setiap lansia dapat menikmati masa tua dengan sehat dan mandiri.

Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada 25 penerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan dedikasi di bidang kesehatan. Rangkaian acara juga diisi dengan menyanyikan Mars Kukar dan Mars Hidup Sehat, pembacaan doa, foto bersama, serta pemotongan tumpeng oleh Bupati Kukar.

Peringatan HKN ke-62 kemudian dimeriahkan dengan sejumlah kegiatan tambahan, di antaranya senam bersama, penyuluhan kesehatan, penampilan paduan suara Mars Kukar, penyaluran bantuan sosial (bansos), serta pelayanan Cek Kesehatan Gratis bagi masyarakat.

Melalui peringatan HKN ke-62 ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan semakin meningkat, sekaligus memperkuat komitmen seluruh pihak dalam mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sehat, produktif, dan berkualitas. (*)

Balikpapan – PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) kembali mencatatkan keberhasilan kegiatan Put on Production (PoP) atau pengaliran perdana aliran migas dari sumur baru JUM-101.G1 pada 7 November 2026. Sumur JUM-101.G1 yang berlokasi di South Mahakam pada cluster Jumelai tersebut, berhasil mengalirkan 3,3 juta standar kaki kubik gas per hari (MMSCFD), atau mencapai 110 persen dari target sebesar 3 MMSCFD. Selain gas, Sumur JUM-101.G1 menghasilkan tambahan produksi minyak sebesar 250 barel per hari (BOPD). Dengan optimasi choke atau penyesuaian tekanan kepala sumur, produksi sumur JUM-101.G1 berpotensi dapat mengalirkan gas lebih dari 5 MMSCFD

Sebagai bagian dari paket pengembangan Optimasi Pengembangan Lapangan-Lapangan 3B (OPLL3B), cadangan sumuran didapatkan 3 kali lipat lebih besar dari prognosa yang ditetapkan, yakni sebesar 5.6 miliar kaki kubik per hari (BCF). Keberhasilan POP ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pengeboran sumur JUM-101.G1 yang dilaksanakan pada 8 Juli hingga 4 Agustus 2026 dengan menggunakan Jack Up Rig Tasha.

General Manager PHM, Muzwir Wiratama, menyampaikan bahwa keberhasilan pengoperasian (onstream) Sumur JUM-101.G1 menjadi milestone penting komitmen PHM untuk terus berinvestasi dalam pengeboran eksploitasi dan menjaga tingkat produksi migas perusahaan yang penting dalam mendukung pencapaian produksi migas nasional. “Dengan realisasi produksi gas sebesar 110 persen dari target, serta tambahan produksi minyak sebesar 250 barel per hari (BOPD), kami berharap kontribusi sumur ini dapat semakin memperkuat kinerja produksi PHM sebagai salah satu tulang punggung produksi migas Indonesia,” ujar Wira

Menurut Wira, PHM menerapkan inovasi dan teknologi sebagai langkah strategis Perusahaan dalam menahan laju penurunan produksi, meningkatkan recovery rate, serta mempertahankan tingkat produksi lapangan-lapangan migas yang sudah mature di wilayah Kalimantan. “Pengeboran sumur JM-101.G1 merupakan bagian dari optimasi OPTIDRILL, yaitu optimasi pengeboran dengan metode sidetrack yang memanfaatkan slot sumur eksisting. Dengan metode ini, sumur dapat menjangkau target reservoir baru yang menambah portfolio cadangan,” jelasnya.

Selanjutnya, rangkaian pekerjaan optimalisasi produksi Sumur JUM-101 diawali dengan evaluasi kualitas penyemenan (cement log), dilanjutkan dengan Coiled Tubing (CT) unload, initial perforation, hingga pemasangan Thru Tubing Ceramic Screen untuk mengendalikan produksi pasir. Selanjutnya, proses Put on Production (PoP) dilaksanakan pada 7 November 2026 dengan dukungan Barge AWB Bayu Cakrawala. Hasil pengujian aliran (clean up) dengan bukaan choke sebesar 36/64 inci menunjukkan laju produksi sumur yang melampaui target yang ditetapkan.

Wira mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam keberhasilan PoP sumur JUM-101.G1. Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan hasil perencanaan operasi yang matang, kolaborasi antar tim, serta penerapan aspek keselamatan dalam setiap tahapan pekerjaan. “Selaras dengan visi perusahaan, keberhasilan ini mencerminkan komitmen PHM untuk senantiasa menjalankan operasi migas yang selamat, andal, patuh, dan berwawasan lingkungan guna mendukung ketersedian dan ketahanan energi nasional,” pungkasnya. (*)

TENGGARONG – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Fahri Hamzah, mendorong penataan kawasan permukiman di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), khususnya di wilayah perkotaan Tenggarong. Bahkan, ia mengusulkan agar Tenggarong dapat menjadi salah satu kawasan percontohan penataan kota dengan konsep terintegrasi.

Hal tersebut disampaikan Fahri Hamzah saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kukar, Jumat (6/11/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia bersama Bupati Kukar dr Aulia Rahman Basri meninjau kawasan permukiman di Jalan Kartini dan Jalan Panjaitan, Kelurahan Loa Ipuh, sebelum melanjutkan agenda ke Pendopo Odah Etam, Tenggarong.

Dalam pertemuan bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Kukar, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) memaparkan rencana penataan kawasan yang selama ini telah melalui sejumlah tahapan kajian dan survei.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kukar, M Aidil, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai persiapan sejak 2022. Mulai dari penyusunan site plan, studi banding pada 2023, hingga konsultasi terkait lahan alternatif relokasi pada 2024.

Berdasarkan pendataan, terdapat sejumlah bangunan di kawasan yang menjadi sasaran penataan. Di antaranya, 47 unit bangunan di segmen IIA Jalan Kartini, 53 unit di Jalan Panjaitan, 55 unit di segmen III, serta 61 unit di segmen IIIB.

Pemerintah daerah juga telah melakukan survei terhadap masyarakat yang bermukim di kawasan tersebut. Hasilnya, sekitar 91 persen responden menyatakan bersedia untuk dipindahkan dari lokasi usaha, seluruh responden menginginkan relokasi tetap berada di wilayah Tenggarong, sementara sekitar 75 hingga 90 persen memilih hunian berupa rumah tapak.

Aidil mengungkapkan, kondisi permukiman di Jalan Kartini dan Jalan Panjaitan cukup beragam. Sebagian besar bangunan telah berusia lebih dari 50 tahun dan berada di kawasan yang masuk kategori kumuh. Selain itu, banyak bangunan yang ditempati penyewa dengan tarif sewa berkisar Rp500 ribu hingga Rp1 juta per bulan.

Karena itu, penataan kawasan tidak hanya berorientasi pada pembangunan hunian baru, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan ekonomi masyarakat.

"Kami akan menyiapkan tempat usaha agar masyarakat yang direlokasi tetap bisa menjalankan aktivitas ekonominya, sehingga tetap memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarga," demikian salah satu poin yang disampaikan dalam paparan tersebut.

Untuk lokasi alternatif relokasi, Pemkab Kukar telah mengidentifikasi lahan kosong seluas kurang lebih 3,8 hektare di kawasan Mangkurawang RT 19, Tenggarong.

Terdapat pula dua alternatif konsep pembangunan hunian. Alternatif pertama berupa bangunan dengan luas sekitar 150 meter persegi sebanyak 150 unit, sedangkan alternatif kedua seluas sekitar 200 meter persegi dengan kapasitas 90 unit.

Menanggapi paparan tersebut, Wamen PKP Fahri Hamzah menegaskan bahwa persoalan perumahan harus dilihat sebagai bagian penting dari pembangunan peradaban dan pemenuhan hak asasi manusia.

Menurutnya, rumah bukan sekadar bangunan tempat tinggal, melainkan kebutuhan dasar yang berkaitan erat dengan martabat manusia. Karena itu, kebijakan perumahan harus mampu menjamin masyarakat memperoleh hunian yang layak dan berkelanjutan.

Ia juga menyoroti pentingnya pengendalian penguasaan tanah dalam pembangunan kawasan perkotaan. Menurutnya, konsep pembangunan rumah susun perlu mempertimbangkan kepemilikan bangunan tanpa harus menjadikan tanah sebagai objek kepemilikan pribadi, sehingga kawasan tetap dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.

Fahri menilai, tanpa pengaturan yang baik, kawasan perumahan berpotensi kembali dikuasai kelompok masyarakat berkemampuan ekonomi tinggi. Sementara masyarakat berpenghasilan rendah justru semakin sulit mendapatkan hunian di kawasan perkotaan.

"Kita harus membangun sistem perumahan yang terintegrasi dan solid. Kecepatan penyediaan rumah harus mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk, termasuk perpindahan masyarakat menuju kawasan perkotaan," ujarnya.

Lebih jauh, Fahri mengajak Pemkab Kukar menjadikan Tenggarong sebagai percontohan penataan kawasan perkotaan dengan cakupan perencanaan hingga 400 hektare.

Menurutnya, penataan tersebut perlu dirancang secara menyeluruh dengan memperhatikan karakteristik dan maskot Kota Tenggarong, sehingga tidak hanya menghasilkan kawasan permukiman yang lebih tertata dan indah, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa tantangan pembangunan perkotaan akan semakin besar seiring meningkatnya urbanisasi. Berdasarkan proyeksi yang disampaikannya, pada 2045 sekitar 80 persen penduduk akan berada di kawasan perkotaan.

Kondisi tersebut, lanjutnya, menuntut pemerintah untuk mulai mempersiapkan tata ruang dan sistem perumahan yang lebih terencana sejak sekarang.

Fahri berharap gagasan penataan kawasan Tenggarong dapat menjadi proyek jangka panjang yang dilanjutkan oleh kepemimpinan daerah berikutnya.

Turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur Irhamsyah, Sekretaris Daerah Kukar Sunggono, serta sejumlah kepala perangkat daerah dan jajaran pemerintah kecamatan dan kelurahan. (*)