Sultan Kutai ke XXI HAM Arifin memberikan cinderamata kepada La Nyalla Mahmud Mattalitti (Foto: Endi)

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti bertemu Sultan Kutai ke-XXI Haji Adji Muhammad (HAM) Arifin, di ruang utama Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Senin (05/04/2021).

Turut mendampingi, anggota DPD RI Dapil Kaltim Aji Mirni Mawarni, Muhammad Idris, Zainal Arifin, Awang Ferdian (Eks anggota DPD RI-Kaltim) serta anggota dari sejumlah provinsi. Hadir pula Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat, perwakilan Forkopimda serta kerabat kesultanan.

Kepada Ketua DPD RI beserta rombongan, Sultan Kutai ke-XXI HAM Arifin dalam sambutan yang disampaikan Sekretaris Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Awang Yacoub Lutham menyebutkan beberapa hal, diantaranya permasalahan yang dihadapi kesultanan-kesultanan di tanah air.

"Dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) hanya sebatas acuan aturan untuk melakukan pembinaan terhadap keraton, tetapi dalam pelaksanaan buat pembiayaan dalam APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota hampir tidak menyentuh Permendagri sebagai payung kewajiban pusat dan daerah kepada daerah yang mempunyai sejarah kesultanan kecuali kepada pembiayaan bersifat seremonial budaya," ungkapnya.

Apa yang ia maksudkan hingga saat ini tidak pernah menyentuh sistem manajemen pemajuan kebudayaan, dalam hal ini kontinuitas pembinaan keraton secara utuh seperti pembiayaan rutin, pembinaan kebudayaan keraton serta upaya-upaya pembiayaan pelaksanaan kearifan budaya Kutai berbasis aturan kesultanan Kutai yang mampu menjaga hal-hal disintegritas karena kemajuan dan heterogenitas suku di daerah ini.

"Maka dalam kesempatan ini kami mohon kepada Ketua DPD RI dan seluruh anggota agar kesultanan dan keraton diberikan payung hukum dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) yang lebih kuat dalam melakukan unsur pembinaan itu secara wajib dan memberikan konsekuensi pembiayaan anggaran dalam APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota," ucap Awang.

Anggota DPD RI Dapil Kaltim Aji Mirni Mawarni selaku kerabat kesultanan Kutai, berjanji akan mengawal yang menjadi hak dari kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura sebagai simbol pelestarian budaya.

"Kami kesultanan membutuhkan dukungan yang kuat dari Ketua DPD RI beserta teman-teman anggota yang bisa turut mendukung harapan yang diminta dan dititahkan oleh Sultan Kutai kepada saya," ucapnya.

Menangapi hal itu, Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti menyatakan siap membantu meneruskan aspirasi yang disampaikan kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura kepada Presiden RI Joko Widodo.

"Jadi nanti dengan ada pengawalan dari 4 anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur, saya minta bersurat kepada Presiden dan nanti bersama-sama dengan saya akan memberikan penguatan, Insya Allah akan diperhatikan," katanya.

Dia pun menyatakan rasa bangganya atas eksistensi kesultanan Kutai yang merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia dalam hal pelestarian budaya.

"Eksistensi, tradisi kesultanan Kutai Kartanegara tentu menambah daya dukung sektor pariwisata Kalimantan Timur dalam upaya menarik minat wisatawan nusantara maupun mancanegara," cetus La Nyalla. (end)