Tim Kementerian PPN/Bappenas RI melakukan kunjungan untuk menghimpun data aspek sosial budaya dan sosial ekonomi terkait persiapan dan percepatan perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) di sebagian wilayah Kutai Kartanegara (Kukar). 

Dalam paparan tertulis Bupati Kukar Edi Damansyah yang dibacakan Asisten I Ahmad Taufik Hidayat dihadapan Tim Kementerian PPN/Bappenas RI, Senin (18/11) di Pendopo Odah Etam, pemkab menyampaikan respon terkait penetapan IKN. 

Pertama, peningkatan pengawasan kepemilikan dan penguasaan lahar di sekitar IKN, dengan mendorong pemerintah desa dan kelurahan agar senantiasa memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat. 

Kedua, menyusun mendesain arus transportasi dan distribusi ke wilayah IKN melalui jalur alternatif terdekat ke ibu kota kabupaten (Review fungsi jalan Jonggon ke Sepaku). 

“Membangun komunikasi kepada pemerintah pusat agar dapat melibatkan penduduk lokal dalam pelaksanaan pembangunan IKN, dengan melakukan pendampingan dan penguatan kapasitas SDM,” beber Taufik. 

Selain itu, mendesain Kukar sebagai daerah penyangga, dengan mengoptimalkan potensi pertanian dan pariwisata dalam pemenuhan kebutuhan dasar penduduk baru di wilayah IKN. 

"Dalam perspektif pembangunan wilayah pusat pertumbuhan ekonomi baru akan memberikan pengaruh positif terhadap wilayah sekitar (eksternalitas), sehingga pembangunan IKN di wilayah Kukar secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi, sosial dan budaya," demikian Taufik memaparkan. (end)