Kepolisian Republik Indonesia menggelar Operasi Kepolisian Terpusat Mantap Brata 2018 di seluruh wilayah tanah air terhitung sejak 20 September 2018 sampai dengan 21 Oktober 2019 atau selama 397 hari, dalam rangka pengamanan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

Hal itu disampaikan Kapolres Kukar AKBP Anwar Haidar, saat membacakan amanat Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian pada Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Mahakam 2018 yang diikuti personil Polres Kukar, Kodim 0906/Tenggarong, Armed Jembayan, Dinas Perhubungan, Satpol PP, BPBD dan Senkom, Rabu (19/09) pagi tadi.

"Apel gelar pasukan ini diselenggarakan di seluruh jajaran dengan tujuan untuk mengecek kesiapan personel, sarana dan prasarana sebelum diterjunkan untuk melaksanakan pengamanan. Dengan demikian Pemilu 2019 akan dapat terselenggara dengan aman, lancar dan damai," ujarnya.

Operasi ini diselenggarakan dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif. "Yang didukung kegiatan intelijen, penegakan hukum, kuratif dan rehabilitasi melalui penggelaran fungsi-fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas tingkat pusat, daerah dan tingkat Polres," sambungnya.

Usai menyematkan pita tanda operasi kepada perwakilan peserta apel, Kapolres menyampaikan jika Operasi Mantap Brata di Kukar yang melibatkan 1.200 personil gabungan, merupakan wujud kesiapsiagaan unsur Polri-TNI, Kejaksaan, KPU dan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi Pemilu 2019 yang tahapannya sudah dimulai.

"Operasi ini melibatkan seluruh stake holder yang ada, karena pengamanan pemilu ini bukan hanya tanggung jawab Polri saja tapi tanggung jawab kita semua," tegasnya.

Kapolres juga menghimbau agar masyarakat tidak terpengaruh dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab dan dapat memecah anak bangsa terutama Hoax yang disebarkan melalui media sosial.

"Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, siapapun nanti pemimpinnya jangan sampai kita terprovokasi dengan isu-isu negatif, black campaign atau apa saja bentuknya yang bisa memcah belah bangsa, yang perlu kita jaga adalah menjaga keutuhan NKRI," pintanya.

Sementara itu anggota KPU Kukar Divisi Hukum, Saidi, menyampaikan apresiasi kepada Kepolisian dan unsur lainnya yang terlibat dalam pengamanan Pileg dan Pilpres 2019 mendatang.

"Tentu apresiasi yang sangat besar pula kepada Kepolisian yang telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga Kukar terutama dalam apel gelar pasukan ini yang tentunya akan berdampak positif terhadap partisipasi pemilih di 2019," cetusnya.

Ditambahkan Saidi, saat ini tahapan pemilu sudah sampai pada penetapan daftar calon tetap atau DCT yang akan ditetapkan pada 20 September 2018, dilanjutkan dengan laporan awal dana kampanye oleh partai politik tanggal 22 September serta tahapan kampaye 23 September 2018.

Dalam kesempatan itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kukar Kasmin, mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan jaksa-jaksa penegakan hukum yang akan dipimpin Kasi Pidum untuk antisipasi penyelesaian pelanggaran-pelanggaran tindak pidana pemilu.

"Kita sudah secara solid bekerjasama antara Bawaslu, Kepolisian sebagai penyidik dan kami sebagai penegakan hukum. Kami juga berpartisipasi aktif menindaklanjuti daerah rawan pelanggaran yang telah dipetakan oleh bagian intel," tandasnya. (end)