Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Antisipasi Pelarian Orang Asing dan Jaringan Radikal di Kalimantan Timur (Kaltim), digelar di Ballroom hotel Grand Fatma, Tenggarong, Kamis (06/07).

FGD yang dimoderatori akademisi Unikarta M Suria Irfani, menghadirkan nara sumber Kasat Intelkam Polres Kukar AKP M Rustam Febriansyah, Kabid Intelijen, Penindakan, Sarana dan Informasi Komunikasi Keimigrasian Kanwilkumham Kaltim, Kenedy.

Nara sumber lainnya yakni Puput Agus Setiawan mewakili kantor Kesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda, serta Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas Mulawarman, Edi Rachmad.

Diskusi yang diikuti 50 orang peserta dari berbagai elemen ini, juga membahas tentang dampak penumpasan kelompok Islamic States di Marawi, Filipina.

Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) usai membuka acara ini, mengatakan, FGD tersebut sangat tepat diselenggarakan, mengingat letak provinsi Kaltim yang memiliki wilayah perbatasan.

"Agenda ini merupakan bagian dari bagaimana pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara, Kesbangpol, dan Kominda Kaltim, untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat," ucapnya.

Edi juga meminta kepada organisasi masyarakat seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kukar, untuk terus meningkatkan dakwah dan memberikan pemahaman tentang bahaya radikalisme.

"Harus dibangun kebersamaan untuk menjaga kondusifitas, kamtibmas di Kukar dan Kaltim, baik dari jajaran pemerintah daerah, ormas, TNI, Polri, termasuk media," ujar Edi.

Wabup berpesan agar masyarakat tetap waspada dan tidak terlena, apalagi salah satu kawasan di Kukar dulunya sempat menjadi lokasi persembunyian anggota jaringan teroris.

"Karena beberapa tahun lalu di delta Mahakam ditemukan tempat persembunyian Ali Imron, delta Mahakam ini kan berbatasan dengan laut Sulawesi, sehingga pelariannya sangat cepat," imbuhnya.

Edi pun menghimbau kepada seluruh warga Kukar agar berperan aktif terutama saat ada orang asing masuk dilingkungannya.

"Harus waspada dan cepat menginformasikannya kepada Ketua RT, Lurah dan Kepala Desa. Kita tidak melarang, Kukar ini daerah terbuka, tetapi harus jelas identitas dan asalnya, serta maksud kedatangannya," tutupnya. (end)