Marli kemudian melakukan penandatanganan serah terima berita acara dengan Kepala Sekretariat BPK RI Perwakilan Kaltim Muhammad Taufiq, di Kantor BPK RI Perwakilan Kaltim Samarinda, Jumat (31/03) siang.

Dikatakannya, pemkab Kukar menyerahkan LKPD sebagai penanggungjawab atas pelaksanaan APBD ke BPK RI paling lambat tiga bulan setelah anggaran berakhir..

“Penyerahan laporan kali ini tidak seperti tahun sebelumnya dan sangat sederhana yang diterima oleh Sekretaris BPK RI Perwakilan Kaltim,” kata Marli.

Dalam pertemuan, ada beberapa hal penting yang disampaikan Sekretaris BPK diantaranya, menginformasikan tim auditor BPK akan melakukan audit keuangan Pemkab Kukar pada tanggal 5 April 2017 selama 40 hari kerja.

“Sebelum melakukan audit, tim BPK terlebih dahulu akan melakukan pertemuan dengan Inspektorat dan BPKAD. Tentunya akan menyampaikan hal-hal yang penting sebelum melakukan entri data,” ungkapnya.

Marli mengatakan, laporan keuangan yang disampaikan tersebut akan dipelajari secara mendalam oleh BPK.

“Ya mungkin saja versi kita benar, tapi versi BPK bisa saja ada titik-titik tertentu yang masih perlu perbaikan, sehingga saat melakukan entri data laporan hasil pemeriksaan atas keuangan daerah sudah tidak ada lagi yang sifatnya miss komunikasi antara pemkab dengan BPK,” ujarnya.

Kehadiran tim auditor BPK, sambung Marli, akan berdampak positif bagi perbaikan keuangan daerah, terutama di masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

“Artinya, setelah diaudit kita akan mengetahui, dimana celah yang dianggap masih perlu diperbaiki,“ ucapnya.

Dengan demikian, tambah Marli, jika ada temuan ringan maupun berat bisa di antisipasi sebelum menjadi laporan hasil pemeriksaan. 

Intinya auditor memperbaiki, kalau ada yang kurang baik, diperbaiki dan bukan mencari-cari kesalahan,“ sebutnya. (adv/kominfo/k2n)