Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menginginkan ada perubahan dalam upaya menanggulangi kemiskinan daerah, sehingga lebih terkoordinasi dan terintegrasi. Hal itu disampaikannya saat membuka rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kukar, Selasa (20/12) di aula Bappeda.

"Saya ingin ada perubahan kedepan, yaitu lebih terkoordinasi, pahami dengan baik penyebab kemiskinan itu, sehingga mudah bagi jajaran Pemkab bersama dunia usaha dalam menanggulanginya," ujarnya.

Edi yang juga Ketua TKPK Kukar mengatakan, penting untuk mengetahui secara pasti penyebab terjadinya kemiskinan, karena Kukar terbagi dalam tiga zona yakni hulu, tengah, dan pesisir, yang masing-masing zona sangat berbeda karakteristiknya. 

Misalnya saja, kata Edi, penyebab kemskinan di kecamatan Samboja berbeda dengan di Muara Wis, sehingga menurutnya tak bisa dipandang secara general, harus sesuai karakteristik wilayah.

"Mengetahui penyebab kemiskinan perwilayah itu penting, untuk memudahkan jajaran kabupaten dengan melibatkan dunia usaha dan masyarakat dalam kemiskinan," ucapnya.        

Diharapkan Wabup, rakor tersebut bisa melahirkan pokok fikiran yang menjadi pilar untuk dijabarkan secara konkrit tentang pengentasan kemiskinan, termasuk didalamnya siapa melakukan apa, dan dimana. 

Kedepan, Edi berharap rakor TKPK tak hanya dilakukan hanya satu kali dalam setahun, namun bisa dilaksanakan kapan saja, sehingga hal-hal yang menjadi kendala dapat dicarikan solusinya.

Sementara, panitia rakor TKPK, Jane AR Nazaruddin, mengatakan, tujuan acara itu untuk menyamakan persepsi dan pendekatan dalam penanggulangan kemiskinan, meningkatkan penguatan tugas dan fungsi TKPK. 

Selain itu juga untuk mengevaluasi kinerja program penanggulangan kemiskinan TKPK, mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi dalam pendataan, perencanan, penganggaran, pengawasan program penanggulangan kemiskinan.  

"Rakor ini juga untuk membangun sistem mekanisme dan prosedur penangguangan kemiskinan secara terpadu, profesional dan berkelanjutan serta meningkatkan koordinasi upaya kerjasama kemitraan lintas sektoral, dan meningkatkan efektivitas percepatan penanggulangan kemiskinan," ujarnya. 

Selain para Asisten, rakor juga diikuti Kepala Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat, Lurah, dan stake holder lainnya terkait TKPK Kukar. 

Adapun narasumber yang dihadirkan yakni Tim Nasional Percepatan Penangguangan Kemiskinan pusat, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementrian PPN/Bappenas RI. 

Kemudian dari Direktorat Pemberdayaan Sosial, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Kementrian Sosial RI, serta Pusat Study Ekonomi Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada, dan dari Universitas Darma Persada Jakarta. (hmp02/end)