Penghargaan tersebut juga merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap upaya dan komitmen yang kuat dari setiap instansi pemerintah untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Dalam sambutannya, Menpan RB Asman Abdun berpesan, momentum ini harus dimanfaatkan untuk menjadi salah satu pemicu bagi seluruh instansi pemerintah dalam melakukan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi secara konkret, sistematis dan berkelanjutan.

Dikatakannya, pemberian penghargaan atas predikat WBK/WBBM/ merupakan tindak lanjut instansi pemerintah yang telah mencanangkan zona integrasi dalam rangka mencapai tiga sasaran reformasi birokrasi, yaitu pemerintah yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas. 

"Hal ini sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi, rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2010-2014 dan tahun 2015-2019, serta Nawacita," ujar Menpan RB

Atas penghargaan yang diberikan kepada RSUD AM Parikesit, Sekda Kukar H. Marli, menyatakan jika pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara harus merasa bangga dan termotivasi. 

"Ini merupakan motivasi bagi Kutai Kartanegara, dan saya selaku Sekretaris Daerah harus bisa membawa SKPD lain yang ada di Kukar untuk mengikuti jejak yang telah dilakukan oleh RSUD AM Parikesit," tegasnya.

Sementara Direktur RSUD AM Parikesit, dr Martina Yulianti, mengaku, dengan diraihnya penghargaan ini pihaknya merasa sangat senang, namun masih banyak PR yang harus dilakukan oleh seluruh jajarannya.

"Jika kami mendapat predikat ini, bukan berarti kami sudah puas dan berhenti sampai disini, namun RSUD AM Parikesit akan terus berjuang untuk meraih WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani ) pada tahun 2017," bebernya