Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke RSUD AM Parikesit, Tenggarong Seberang, Kamis (02/11) pagi tadi. Rombongan yang dipimpin Ketua Tim Hj Ermalena melakukan peninjauan ruang pelayanan dan perawatan pasien.

Turut mendampingi rombongan, Direktur RSUD AM Parikesit, dr Martina Yulianti, Wakil Bupati Kukar Edi Damansyah, Asisten I Bidang Administrasi Hukum dan Pemerintahan Setkab Kukar H Chairil Anwar, sejumlah kepala SKPD, serta unsur Muspida Kukar.

Usai peninjauan, dilakukan pertemuan yang dihadiri langsung oleh Bupati Kukar Rita Widyasari. Dihadapan anggota komisi IX, Rita menyatakan jika RSUD AM Parikesit telah mengalami perubahan yang sangat signifikan, mulai dari fasilitas hingga pelayanan.

“Karena memang rumah sakit ini sudah mengalami reformasi yang luar biasa, selain tempatnya baru, semangatnya juga baru. Semuanya serba online, kalau mau daftar ruangan tinggal klik website, sistemnya sudah sangat mempermudah masyarakat,” terangnya.

Selain RSUD AM Parikesit, Rita menyampaikan jika Pemkab Kukar juga membangun rumah sakit Gerbangku Raja di Kota Bangun. “Saya buat program di rumah sakit ini tanpa kelas, artinya tidak ada VIP, tidak ada kelas bangsal, semuanya dilayani sama seperti kelas satu,“ jelasnya.

Dengan adanya kunjungan anggota Komisi IX DPR RI ke Kukar, Rita berharap ada bantuan dari pemerintah pusat terutama terkait kurangnya bidan di desa-desa. “Khususnya untuk bidan, satu desa satu bidan itu masih kurang sekitar 30 desa,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua Tim Kunker, Hj Ermalena yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua komisi IX, mengatakan, kunjungan ke Kukar merupakan yang pertama kalinya dilakukan, dirinya melihat banyak keberhasilan terutama dari sisi pelayanan kesehatan.

“Menurut kami pelayanan di rumah sakit ini sudah maksimal, ruang kelas III saja pakai AC, kemudian pelayanan cepat, ada pusat pengaduan. Selain itu disini juga kita dengar ada puskesmas modern yang merupakan inovasi baru dan nanti antara puskesmas dengan rumah sakit itu akan online sehingga pelayanan kesehatan bisa terintegrasi,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi terkait adanya program rumah sakit tanpa kelas yang dicetuskan Bupati Kukar, hal ini menurutnya akan membuat masyarakat tidak lagi terkotak-kotak dalam kelas rumah sakit. “Dan ini bukan main-main, artinya bahwa negara memberikan apresiasi hak kepada masyarakat yang memang memerlukan pelayanan kesehatan,” ucap Ermalena.

Adanya permintaan Bupati Kukar terkait penambahan tenaga bidan, Ermalena menegaskan jika persoalan ini harus dibicarakan lebih lanjut, oleh karenanya dalam kunjungan ini pihaknya juga menyertakan perwakilan Kementrian Kesehatan RI.

“Bidan di seluruh Indonesia sekarang berjumlah 400 ribu, kebutuhan bidan hanya 250 ribu, artinya ada 150 ribu yang penempatannya belum tepat. Nah kita berharap bahwa pendistribusian bidanlah yang menjadi PR (pekerjaan rumah,red) bagi kementrian kesehatan,“ tegasnya. (end)