Menurutnya, hal ini terkait dengan tertangkapnya pengedar karcis palsu, yang sempat diamankan Pihak Kepolisian. Pengedar karcis palsu tersebut, kata Taufan, bukan PNS maupun Honorer dilingkungan BPKAD, melainkan warga sekitar jembatan Repo-repo. 

Atas kejadian tersebut, dirinya akan segera melakukan evaluasi dan pengawasan intensif terhadap mekanisme pengelolaan karcis, termasuk integritas para petugas karcis Pulau Kumala. Untuk diketahui, tiket yang dijual di loket resmi tentu telah diporporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kukar. 

Taufan juga mengatakan, akan segera menindaklanjuti penerapan tiket secara elektronik atau e-ticketting. "Penggunaan e-ticketting akan kami tindaklanjuti guna mencegah terjadinya hal serupa," ujarnya.

Sementara, terkait pelaku pengedar karcis palsu yang pernah menyebut kata "atasan" ketika dalam pemeriksaan pihak berwajib, Taufan meluruskan bahwa atasan yang dimaksud adalah petugas karcis yang bertugas diatas jembatan Repo-repo.

"Jadi yang disebut pelaku atasan itu adalah petugas karcis yang berada di atas jembatan Repo-repo, jadi bukan pejabat struktural BPKAD, itu dinyatakan pelaku kepada penyidik," ungkapnya.

Ia menyatakan, pembebasan bersyarat pelaku penjual karcis palsu itu, menurutnya hal tersebut didasarkan atas pertimbangan kemanusiaan. 

Taufan juga mengakui bahwa efek padatnya kunjungan wisata ke Pulau Kumala bisa berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat sekitar.

"Kedepan, kami akan melakukan pemberdayaan kepada pemuda atau warga sekitar agar efek meriahnya kunjungan bisa mereka rasakan manfaatnya untuk peningkatan perekonomian mereka," demikian terangnya. (hmp02/end)