Beroperasinya perusahaan sawit milik PT Hamparan Sentosa di desa Menamang Kanan, Kecamatan Muara Kaman, Kutai Kartanegara (Kukar), berdampak cukup besar bagi masyarakat setempat terutama dalam hal ketersediaan lapangan pekerjaan.

Meski demikian, akhir-akhir ini para buruh atau pekerja yang berasal dari desa sekitar mulai mengeluhkan pembayaran upah atau gaji. Masalah ini dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif antara buruh dengan pihak perusahaan.

Saat bersilaturrahmi dengan Wakil Bupati Kukar, Edi Damansyah, pekan lalu, warga yang bekerja sebagai buruh harian perkebunan kelapa sawit itu pun mengeluhkan kebijakan yang dibuat oleh manajemen perusahaan.

Salah satunya warga bernama Andriansyah, menurutnya selama ini mereka bekerja sebagai buruh harian di perusahaan tersebut dengan upah Rp 92 ribu per harinya, namun kini statusnya berubah menjadi pekerja borongan."Karena kita tidak menyanggupi target dari perusahaan, maka dirubah menjadi borongan perhektar," ujarnya.

Sementara itu Wakil Bupati Kukar akan segera melakukan koordinasi dengan pihak pemegang IUP Perkebunan PT Hamparan Sentosa agar mengkaji ulang terkait standar upah atau gaji yang diterima sejumlah buruh.

"Standar-standar upah itu memang harus dipedomani oleh pihak perusahaan, karena ini baru informasi, masih simpang siur tadi yang kita tangkap. Informasi ini nanti kita komunikasikan pastinya seperti apa, tapi sepengetahuan kita standar upah itu ada," ucapnya.

Namun Edi Damansyah berharap agar manajemen PT Hamparan Sentosa segera menindaklanjuti persoalan ini agar nantinya tidak menjadi polemik bahkan konflik antara masyarakat dan pihak perusahaan.

Ia pun mengingatkan kepada seluruh warga agar tidak melakukan tindakan berupa aksi anarkis seperti penutupan jalan yang justru akan merugikan masyarakat itu sendiri, karena kehadiran perusahaan merupakan peluang bagi warga untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. (end/fz)

Berita Terkait: Silaturrahmi ke Desa Menamang Kanan, Wakil Bupati Dengarkan Keluhan Warga