Kukar Ditargetkan Bebas Kawasan Kumuh Pada 2019
Posted by Admin Selasa, 07 Juni 2016 |
News,
Pembangunan
 |
| FGD Rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan beberapa waktu lalu Foto: Dok.Humas Kukar |
Dalam rapat koordinasi (Rakor) kegiatan penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP) Kukar, beberapa waktu lalu, Kepala Bappeda Kukar Totok Heru Subroto menyatakan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah menargetkan Tahun 2019 Kukar bebas kawasan kumuh.
"Saat ini Bappeda sedang menyusun profil kawasan kumuh, baik dari sisi bangunan, akses jalan agar bisa dilewati PMK dan ambulans, ruang terbuka hijau (RTH), maupun pembuangan atau sanitasi, termasuk pembenahan pemukiman dibantaran sungai," ungkap Totok.
Terkait hal itu, Kepala Seksi Kawasan Perkotaan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), Poppy Nikmawati dalam laporannya mengatakan, rakor tersebut bertujuan untuk penyamaan persepsi dalam rangka penyususunan dokumen RP2KP-KP.
Kegiatan rakor ini sambungnya, difasilitasi melalui dana Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Dirjen Cipta Karya.
"Kami berharap kegiatan ini nantinya dapat menghasilkan dokumen RP2KPKP yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan didalam buku panduan penyususunan RP2KPKP yang sudah didistribusikan kepada Tim Pokjanis di kabupaten/kota," terang Poppy.
RP2KP-KP lanjutnya, merupakan dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Dokumen tersebut diperlukan dalam rangka mewujudkan amanat dari berbagai regulasi antara lain UU No 1 Tahun 2011 tentang pengembangan kawasan perumahan kumuh dan kawasan pemukiman,
Ditambahkan Poppy, Sesuai dengan Peraturan Presiden No 2 tahun 2015 tentang RPJMN, dimana diamanatkan bahwa dikawasan perkotaan perlu ditingkatkan kualitasnya seluas 38431 Hektare, serta UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
"RP2KPKP ini nantinya dapat menjadi dokumen yang inplementatif sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Kukar didalam peningkatan kualitas permukiman kumuh," demikian jelasnya. (hmp03/end)
Tidak ada komentar: